Anggota DPR Ma'mur Hasanuddin mengatakan, APBN 2012 harus mampu memberikan proteksi kepada dunia pertanian. pasalnya, pelaku usaha mikro di sektor pertanian paling labil dibandingkan lainnya.

“Pelaku Usaha Mikro yang paling labil adalah pelaku usaha pertanian dimana tingkat resikonya sangat tinggi, namun hasilnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Oleh karena itu, usulan pembebasan pajak dan bimbibi\ngan permodalan bagi pelaku usaha ini sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kedepan”, kata anggota dari PKS ini menanggapi pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2012 mendatang, di Gedung DPR, Selasa, (5/7)

Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terlihat impor masih lebih tinggi dari ekspor. Tahun 2009, impor 15%, ekspor 9,7% ; tahun 2010, impor 17,3%, ekspor 14,9% ; 2011diperkirakan impor 17,3% , ekspor 14,1%, dan perkiraan tahun 2012, impor 18,4% ekspor 15,3%. Selain itu penerimaan pemerintah dalam ringkasan APBN 2009 hingga 2011 sangat di dominasi penerimaan perpajakan dibanding penerimaan bukan pajak yang tingkat perbandingannya tidak sampai sepertiganya.

Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan asumsi APBN 2012 dengan pertumbuhan 6,5% - 6,9%, inflasi 3,5% - 5,5% dengan kondisi perkiraan menekan pengangguran terbuka menjadi 6,8% dan menurunkan angka kemiskinan 0,8% - 1,8% dari tahun 2010.

Untuk angka kemiskinan ini, sekali lagi pemerintah oleh Ma'mur diminta jangan hanya sekedar lips service. Kalo perlu harus di kampanyekan musuh bersama yang bernama kemiskinan dengan program produktif di masyarakat secara mikro.  "Jangan hanya mencari citra kebaikan dengan memberi bantuan-bantuan tanpa arahan yang hanya bertujuan mendapat simpati dan keberpihakan politik, pungkas Ma'mur,"tambahnya.
 
Menanggapi uraian pemerintah terhadap politik anggaran ke depan, lanjutnya, sangat baik, terutama untuk keberlangsungan dunia usaha mikro. Pelaku usaha mikro ibarat bayi yang masih perlu dilayani, bukan malah diberi beban tugas seperti pajak

selain itu, tambahnya, Keberpihakan Anggaran yang dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012, perlu diterjemahkan secara detail untuk mendukung pelaku usaha mikro. "Dukungan ini jangan hanya sekedar lips service untuk memberikan harapan kosong semata,"tegasnya. (si) foto:si/parle